Kewajiban Warga Negara Yang Baik

Kewajiban Menjadi Warga Negara

Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki kewajiban dalam pembelaan tanah air serta wajib menyampaikan pendapatnya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara serta wajib mematuhi peraturan yang ada dalam negaranya. Hal ini diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam kenegaraannya masing-masing. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam UUD 1945 (Kansil, 2004: 50-54) yaitu terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang Undang dasar yaitu: 

Pasal 27 ayat tiga, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28 ayat 3 poin kesatu, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28 ayat 3 poin kedua, Setiap warga negara berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 30 ayat 1, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat 2, Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 

Pasal-pasal tersebut merupakan sarana untuk warga negara dalam menyumbangkan kemampuan, bakat, serta kepandaian dalam memajukan serta mengabdikan diri pada bangsa dan negara.

Pengertian Demokrasi Secara Singkat

Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah system pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan dijalankan oleh sebuah Negara

Sebuah prinsip yang menjadi pilar bagi demokrasi yaitu prinsip trias politica yaitu sebuah konsep dasar kekuasaan disuatu Negara tidak boleh di limpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga Negara yang berbeda. Lembaga-lembaga yang memisahkan struktur politik demokrasi adalah : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

1.       Lembaga legislatif adalah lembaga yang khusus untuk perancangan undang – undang .

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari : MPR, DPR, DPD

2.       Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang.

Lembaga Eksekutif di Indonesia adalah : Presiden dan Wakil Presiden

3.       Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan Negara secara keseluruhan.

Lembaga Yudikatif di Indonesia adalah : MK ( Mahakamah Konstitusi ), MA ( Mahkamah Agung ), dan, KY ( Komisi Yudisial )